• Formasi dan Persyaratan Pendaftaran CPNS Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 Dapat Didownload Pada Bagian Pengumuman Website ini   |
  • Informasi Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2019 Kab. Tanjab Timur Dapat Dilihat Pada Bagian Pengumuman Website Ini   |
  • Pengumuman Seleksi Beasiswa BAPPENAS dapat diunduh pada kolom pengumuman website ini   |
  • Hasil Akhir Seleksi CPNS Tanjab Timur Tahun 2018 sudah dapat dilihat pada kolom pengumuman website ini   |
  • Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Akhir Agustus 2019 sebanyak 3.890 orang   |
16-02-2017, oleh Administrator
Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Dengan pengertian tersebut, tampak bahwa formasi Pegawai Negeri Sipil mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.      Formasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2.      Formasi Pegawai Negeri Sipil diperlukan oleh satuan organisasi negara;

3.      Formasi Pegawai Negeri Sipil harus mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4.      Formasi Pegawai Negeri Sipil berlaku untuk jangka tertentu, umumnya ditinjau setiap lima tahun karena dalam jangka waktu tersebut kemungkinan terjadi perkembangan tugas pokok.

5.      Formasi Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

  1. Tujuan Penetapan Formasi

Tujuan penetapan formasi PNS adalah agar satuan-satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi.

Yang dimaksud dengan satuan organisasi negara adalah satuan-satuan organisasi pemerintah, satuan-satuan organisasi kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi Negara, dan satuan-satuan organisasi bidang-bidang dan peradilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1976, dijelaskna bahwa organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pun harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Perkembangan tugas pokok dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan, dan sebaliknya, karena kemajuan tekhnologi dibidang peralatan, dapat pula mengakibatkan makin sedikitnya Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.

 

  1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Formasi

Factor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976, yang mengatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan:

  1. Jenis pekerjaan

Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pengetikan, pemeliharaan arsip, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan alin-lain. apabila sudah diketahui jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan, dapatlah ditentukan pegawai yang memiliki kualifikasi yang diperlukan

  1. Sifat pekerjaan

Sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan formasi adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

  1. Perkiraan Beban Kerja dan Kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam jangka Waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Misalnya perkiraan beban kerja pengetikan dan pengagendaan dapat didasarkan atas rata-rata jumlah surat yang masuk dan keluar, dapat pula didasarkan atas jumlah dan jenis perkara yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu.

Apabila sudah dapat memperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, untuk menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangkan waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman.

  1. Prinsip Pelaksanaan Tugas

Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untguk menjalankan pekerjaan itu. Sebaliknya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekarangan dijalankan oleh pihak ketigas, tidak perlu diangkat pegawai khusus untuk melaksanakan pekerjaan itu.

  1. Jenjang dan Jumlah Pangkat dan Jabatan yang Tersedia

Jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam masing-masing satuan organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan formasi. Dengan demikian dapat dipelihara piramida kepangkatan dan jabatan yang sehat.

  1. Peralatan yang Tersedia

Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan tugas pokok mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan. Pada umumnya makin banyak jumlah peralaan dan makin tinggi mutu peralatan dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan.

  1. Kemampuan Keuangan Negara

Dalam menetapkan formasi, factor kemampuan keuangan Negara adalah factor penting yang harus selalu diperhatikan.

 

  1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Landasan hukum pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2013 antara lain merumuskan pengertian pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Kegiatan tersebut meliputi:

  1. Perencanaan

Dalam perencanaan ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi, kapan pengadaan Pegawai Negeri Sipil itu diadakan dan siapa yang diberi tugas dalam pengadaan pegawai itu.

  1. Pengumuman lowongan kerja, antara lain mencantumkan:
  2. Jumlah dan jenis lowongan
  3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
  4. Alamat tempat lamaran ditujukan
  5. Batas waktu pengajuan surat lamaran
  6. Lain-lain hal yang dipandang perlu
  7. Pelamaran

Proses pelamaran ini sejak tahun 2014 telah dilakukan secara online dengan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan.

  1. Penyaringan

Setiap lamaran yang masuk harus diseleksi, apakah lamaran itu memenuhi syarat/ persyaratan yang telah ditetapkan.

  1. Ujian

Ujian dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan tergantung pada tujuan dan jumlah pelamar. Untuk menjamin objektivitas dan kecepatan dalam pelaksanaan, ujian diselenggarakan secara tertulis, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak pelamar secara serentak.

  1. Pengumuman hasil ujian

Nama peserta ujian yang dinyatakan lulus disusun oleh panitian ujian dalam suatu daftar berdasarkan nomor urut lulus. Kemudian pejabat yang berwenang menentukan jumlah pelamar yang akan diterima berdasarkan formasi yang tersedia dan berdasarkan nomor urut lulus.

  1. Pengangkatan

Ada empat segi yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan yaitu :

  1. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
  2. Penghasilan
  3. Masa Percobaan
  4. Masa Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil

 

  1. Syarat-syarat Penerimaan Pegawai Negeri Sipil

Setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan sebagaimana tercantum dalam pasal 62 UU Nomor 5 tahun 2014.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2002, Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
  6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
  7. Berkelakuan baik;
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
  10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Mengenai syarat warga Negara Indonesia, apabila kewarganegaraan pelamar disangsikan kebenarannya, pelamar harus menunjukkan bukti kewarganegaraanya, yaitu keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan menetapkannya menjadi warga Negara Indonesia. Apabila pelamar adalah seorang warga Negara Indonesia keturunan asing yang sudah mengganti namanya dengan nama Indonesia, ia harus menunjukkan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh bupati/walikota yang berwenang.

 

Oleh : Aria Ika Nuryana, S.STP Kasubbid Mutasi & Promosi