• Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tanjung Jabung Timur Formasi Tahun 2019 Dapat Dilihat Pada Kolom Pengumuman Website Ini   |
  • Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3.804 orang   |
16-05-2016, oleh Administrator
Persimpangan antara Peraturan Kenyataan Di Daerah Terhadap Pelaksanaan Surat Edaran Menpan RB Nomor 4 Tahun 2013

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, disisi lain organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme PNS yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance).

Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian, salah satunya dengan pemberian izin belajar dan penyelenggaraan program tugas belajar, yang berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna memberikan kemudahan dan memberikan gambaran yang jelas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan berencana melajutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi baik melalui pemberian izin belajar maupun program tugas belajar, dirasakan perlu sarana pendukung berupa informasi tentang izin belajar dan tugas belajar dan untuk mempermudah memperoleh informasi maka penulis berpendapat diperlukannya SMS Gateway bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun maksud dan tujuan dari sarana SMS Gateway ini adalah :

  1. Memberikan kemudahan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan informasi mengenai izin belajar dan program tugas belajar, sehingga akan mendorong PNS untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  2. Menambah pengetahuan dan penguasaan tentang prosedur dan mekanisme pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS yang akan meningkatkan jenjang pendidikan dan bagi pengelola izin belajar dan tugas belajar sebagai alat seleksi administrasi;
  3. Tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi, formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik melalui pemberian izin belajar dan penyelenggaraan program tugas belajar.

Pelaksanaan pemberian izin belajar dan program tugas belajar dirasakan belum memenuhi tujuan seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

  1. Masih banyaknya PNS yang belum memahami sepenuhnya aturan pemerintah tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar, sehingga banyak yang telah melaksanakan perkuliahan akan tetapi belum mengantongi izin dari pejabat pembina kepegawaian
  2. Minimnya kajian dari SKPD akan kebutuhan Organisasi terhadap PNS yang akan direkomendasikan untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar, sehingga yang terjadi PNS yang diusulkan mengikuti tugas belajar terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tidak memiliki Kompetensi ataupun prestasi dalam pekerjaannya
  3. Masih terbatas dan lambatnya arus informasi tentang program beasiswa tugas belajar yang diselengarakan oleh Kementerian ataupun lembaga pemerintah lainnya, sehingga PNS harus mencari informasi sendiri.
  4. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM PNS Kesehatan dan Guru terkendala masalah akreditasi program pendidikan. Karena sebagian besar program pendidikan khusus kesehatan dan Guru di perguruan tinggi provinsi jambi masih terakreditasi c, sementara dalam SE Menpan & RB Nomor 4 tahun 2013 disebutkan bahwa untuk izin belajar dan tugas belajar minimal program pendidikan terakreditasi B
  5. Masih minimnya alokasi dana untuk pengembangan SDM PNS khususnya beasiswa bagi PNS Tugas dan Izin Belajar

Untuk mengatasi permasalahan dan upaya peningkatan penyelenggaraan pemberian izin belajar dan program tugas belajar tersebut diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS
  2. Agar SKPD lebih selektif dalam pemberian rekomendasi bagi PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi
  3. Agar pihak penyelenggara beasiswa tugas belajar dapat lebih terbuka dan baik lagi dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah
  4. Agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan & RB dapat mengkaji ulang tentang aturan Tugas dan Izin Belajar, dikarenakan sebagian besar program pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta di daerah sumatera, kalimantan, sulawesi, papua dsb masih terakreditasi C
  5. Agar SKPD yang telah mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang penawaran beasiswa pendidikan, agar menyampaikan ke BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga tidak ada lagi PNS yang melakukan tes seleksi sebelum mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian

 

Oleh : Angga Harisumartha, S.TTP.,MH Kasubbid Pengembangan Karir BKD