• Pengumuman Seleksi Beasiswa BAPPENAS dapat diunduh pada kolom pengumuman website ini   |
  • Hasil Akhir Seleksi CPNS Tanjab Timur Tahun 2018 sudah dapat dilihat pada kolom pengumuman website ini   |
  • Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Akhir Agustus 2019 sebanyak 3.890 orang   |
1 Dokter dan 7 Bidan PTT Kemenkes jadi ASN

1 Dokter dan 7 Bidan PTT Kemenkes jadi ASN

Dipublikasikan 26-03-2019 | oleh Administrator

Muara Sabak - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/107/FPTT/S.SM.01.00/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penyampaian Penetapan kebutuhan/formasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepres Nomor 25 Tahun 2018, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mengumumkan Nama Dokter dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia paling tinggi 40 tahun.


Selanjutnya kepada nama-nama yang telah diumumkan untuk dapat segera menyampaikan persyaratan administrasi guna penetapan NIP CPNS kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia Daerah Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Kesehatan paling lambat 1 April 2019.


Adapun nama-nama yang dimaksud terdapat dalam kolom pengumuman website ini.

Baca selengkapnya ...
Tiga Nama Peserta Terbaik Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Telah Ditetapkan

Tiga Nama Peserta Terbaik Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Telah Ditetapkan

Dipublikasikan 26-03-2019 | oleh Administrator

Muara Sabak - Hasil seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tahun 2019 telah ditanda-tangani Tim Pansel tanggal 25 Maret 2019. Adapun nama-nama peserta seleksi yang telah direkomendasikan Tim Pansel dapat dilihat pada halaman pengumuman website ini.


 


 

Baca selengkapnya ...
Tahun 2019: 1 Dokter, 7 Bidan PTT Kemenkes Kab. Tanjung Jabung Timur diangkat jadi ASN

Tahun 2019: 1 Dokter, 7 Bidan PTT Kemenkes Kab. Tanjung Jabung Timur diangkat jadi ASN

Dipublikasikan 07-12-2018 | oleh Administrator

Muara Sabak - Sejak ditanda-tanganinya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.01.08/MENKES/271/2018, Nomor  19 Tahun 2018, Nomor 27468/MPK/Rhs/KP/2018, Nomor 800-1679 Tahun 2018, Nomor 68/S.Kept/Ka/V/2018 tentang Perubahan atas keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.02.05/MENKES/360/2016, Nomor  SKB/01/MENPAN-RB/07/2016, Nomor I/VII/SKB/2016, Nomor 800-5548 Tahun 2016, dan Nomor 110/S.Kept/KA/VII/2016 Tentang Pengadaan ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan pada tanggal 21 Mei 2018 maka 8 orang PTT Kementerian Kesehatan yang bertugas di Tanjab Timur Kembali diangkat menjadi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal tahun depan.

Baca selengkapnya ...
Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018

Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018

Dipublikasikan 07-12-2018 | oleh Administrator

Berdasarkan Pengumuman Bupati Tanjung Jabung Jabung Timur Nomor 810/3146/BKPSDMD/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKB) dan Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini diumumkan ketentuan dan jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan ketentuan terlampir pada File di kolom pengumuman website ini.

Baca selengkapnya ...
PP No. 49/2018 Buka Peluang Profesional Menjadi ASN

PP No. 49/2018 Buka Peluang Profesional Menjadi ASN

Dipublikasikan 06-12-2018 | oleh Administrator

JAKARTA - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu.


Baca selengkapnya ...
Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan Keempat Oktober 2018

Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan Keempat Oktober 2018

Dipublikasikan 24-10-2018 | oleh Administrator

Guliran tahapan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 kini bersiap memasuki tahap seleksi berbasis komputer yang akan digelar serentak mulai pekan keempat Oktober 2018. Range waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 26 Oktober - 17 November 2018, dengan kepastian jadwal seleksi masing-masing instansi dapat dilihat pelamar dalam website instansi dan/atau SSCN mulai 25 Oktober 2018.


Baca selengkapnya ...
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Umumkan Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018

Dipublikasikan 23-10-2018 | oleh Administrator

Muara Sabak - Pada  tahun 2018 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengumumkan ada 1.799 peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi administrasi. Mereka akan memperebutkan 106 formasi yang tahun ini dibuka oleh Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.


Baca selengkapnya ...
Formasi Khusus CPNS 2018, dari Atlet Berprestasi hingga eks Honorer K2

Formasi Khusus CPNS 2018, dari Atlet Berprestasi hingga eks Honorer K2

Dipublikasikan 19-09-2018 | oleh Administrator

JAKARTA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) 2018 dilakukan melalui dua jalur, yakni formasi umum dan formasi khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018, formasi khusus terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.


Baca selengkapnya ...
BKN: Syarat PNS Mendapatkan Pensiun Minimal Memiliki Masa Kerja 10 Tahun

BKN: Syarat PNS Mendapatkan Pensiun Minimal Memiliki Masa Kerja 10 Tahun

Dipublikasikan 20-08-2018 | oleh Administrator

Berkenaan dengan banyaknya usul pengajuan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Tenaga Honorer, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat bernomor D.26-30/V.1028/99 tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kepegawaian Kepala BKN, Aris Windiyanto, memberikan penjelasan sebagai berikut:


Sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan  Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan, bahwa waktu menjalankan kewajiban negara dalam kedudukan lain dari pada pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri  sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.


Baca selengkapnya ...
Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018

Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018

Dipublikasikan 28-05-2018 | oleh Administrator

Jakarta – Humas BKN, Merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016-2019 yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan jika sampai saat ini, perhitungan kebutuhan CPNS di pusat dan daerah belum selesai dilakukan. Ditengarai surat laporan yang beredar tersebut diterbitkan terkait rencana Pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018.


Baca selengkapnya ...
Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Dipublikasikan 28-05-2018 | oleh Administrator

Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.


Baca selengkapnya ...
Jam Kerja Instansi Pemerintah Selama Bulan Ramadhan

Jam Kerja Instansi Pemerintah Selama Bulan Ramadhan

Dipublikasikan 09-05-2018 | oleh Administrator

JAKARTA – Memasuki bulan Ramadhan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Jadwal kerja ini berlaku selama bulan Ramadhan 1439 H.


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 336 tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, jam kerja dikurangi satu jam dari biasanya. Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu.

Baca selengkapnya ...
2019, Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Dimulai

2019, Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Dimulai

Dipublikasikan 30-04-2018 | oleh Administrator

Malang-Humas BKN, Tahun 2019 transformasi digital layanan kepegawaian akan mulai diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di hadapan 696 peserta Rapat Koordinasi Rencana Strategis Transformasi Digitalisasi Internal BKN di Malang, Selasa-Kamis (24-26/4/2018). Selain Rakor tersebut terdapat rangkaian kegiatan lain yakni Rakor Standardisasi Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional BKN, Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018, Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi CAT BKN Tahun 2017 dan Sharing kehumasan.

Baca selengkapnya ...
PNS Yang Tidak Diberikan Cuti Bersama Karena Tugas Jabatan, Hak Cutinya Ditambahkan ke Dalam Cuti Tahunan

PNS Yang Tidak Diberikan Cuti Bersama Karena Tugas Jabatan, Hak Cutinya Ditambahkan ke Dalam Cuti Tahunan

Dipublikasikan 30-04-2018 | oleh Administrator

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, salah satunya mengatur ketentuan cuti bersama ditetapkan lewat Keputusan Presiden.



Kebijakan cuti melalui kedua regulasi tersebut mengakomodir ketentuan bagi PNS yang tidak bisa menerima hak cuti bersama karena tuntutan jabatan, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Hal itu didasari karena sejumlah jabatan PNS dalam berbagai bidang seperti layanan kesehatan memiliki jam kerja berbeda dengan office hour pada kantor layanan lainnya.


Baca selengkapnya ...
Pemerintah Putuskan, Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

Pemerintah Putuskan, Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

Dipublikasikan 30-04-2018 | oleh Administrator

JAKARTA - Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.


Dalam SKB Tiga Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.


Baca selengkapnya ...
Presiden Jokowi Ingin Kepala Daerah Kendalikan Anggaran

Presiden Jokowi Ingin Kepala Daerah Kendalikan Anggaran

Dipublikasikan 30-10-2017 | oleh Administrator

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa politik anggaran itu perlu. Namun ia mengingatkan, agar pengelolaan APBD itu jangan menggunakan pola lama. Pola lama itu, Presiden menjelaskan, kalau ada misalnya anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD sebuah kabupaten, itu langsung dibagi ke dinas- dinas. Tahun depannya naik 10% menjadi Rp1.100 miliar, yang kenaikan 100 ini dibagi lagi, dinas ini 10%, dinas ini 0%, dinas ini, kebanyakan seperti.


Yang men-drive itu, lanjut Presiden, lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan, atau Badan Keuangan Daerah. “‎Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (23/10) siang.


Baca selengkapnya ...
ASN harus Diisi Orang-orang Pilihan

ASN harus Diisi Orang-orang Pilihan

Dipublikasikan 19-04-2017 | oleh Administrator

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, untuk menghadapi persaingan global, peghawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus  dirisi orang-orang pilihan, yang memiliki kecerdasan, kepintaran dan kreatif. Karena itu, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang merupakan calon pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu berinovasi dan mengembangkannya.

Baca selengkapnya ...
Pemerintah Sepakat Perkuat Komisi ASN

Pemerintah Sepakat Perkuat Komisi ASN

Dipublikasikan 10-03-2017 | oleh Administrator

JAKARTA - Pemerintah akan fokus pada penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan usulan dewan terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Pemerintah segera menerbitkan RPP Manajemen ASN dan memerintahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. untuk mempercepat proses pembahasan RPP Manajemen PPPK, dan RPP Kinerja Pegawai ASN.  Sementara itu, terkait promosi jabatan terbuka, Presiden mengehendaki adanya ‘talent pool’ demi mendapatkan pejabat publik yang berkualitas.

Baca selengkapnya ...
Pengumuman Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2017

Pengumuman Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2017

Dipublikasikan 02-03-2017 | oleh Administrator

Pengumuman Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2017

Baca selengkapnya ...
Puluhan Ribu Calon ASN di Lingkungan Daerah dari PTT Kemenkes Ditetapkan

Puluhan Ribu Calon ASN di Lingkungan Daerah dari PTT Kemenkes Ditetapkan

Dipublikasikan 22-02-2017 | oleh Administrator

Jakarta, 21 Februari 2017. Salah satu upaya Kemenkes dalam pemenuhan tenaga kesehatan strategis di daerah terpencil dan sangat terpencil adalah dengan menempatkan dokter, dokter gigi dan bidan PTT. Guna menyelesaikan masalah disparitas dan maldistribusi tenaga kesehatan yang masih terjadi di Indonesia, terobosan yang telah dilakukan Kemenkes adalah melaksanakan seleksi pengangkatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca selengkapnya ...
Ini 4 (Empat) Kriteria PNS yang bisa ikut Inpassing Jabatan Fungsional

Ini 4 (Empat) Kriteria PNS yang bisa ikut Inpassing Jabatan Fungsional

Dipublikasikan 16-02-2017 | oleh Administrator

akarta-Humas BKN, Sebelum mengusulkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing/penyesuaian, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh instansi diminta untuk menghitung kebutuhan jabatan fungsional di instansinya dengan memperhatikan 4 (empat) kategori PNS yang memenuhi kualifikasi untuk diusulkan mengikuti uji kompetensi inpassing.

Baca selengkapnya ...
Data PNS Akurat Kunci Pemetaan Kebutuhan PNS

Data PNS Akurat Kunci Pemetaan Kebutuhan PNS

Dipublikasikan 16-02-2017 | oleh Administrator

Jakarta – Humas BKN, Belum optimalnya penggunaan data statistik kepegawaian terhadap penyebaran PNS di berbagai daerah di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat menerima tim Australia Public Service Commission (APSC) Kamis, (9/2/2017) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Baca selengkapnya ...
Pemerintah akan Tambah Porsi CPNS dari Sekolah Kedinasan

Pemerintah akan Tambah Porsi CPNS dari Sekolah Kedinasan

Dipublikasikan 14-02-2017 | oleh Administrator

AKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pemerintah akan memperbesar porsi CPNS dari sekolah kedinasan dan formasi khusus. 

Baca selengkapnya ...
Terbuka Peluang, PNS Ikut Inpassing Pada 148 JFT

Terbuka Peluang, PNS Ikut Inpassing Pada 148 JFT

Dipublikasikan 14-02-2017 | oleh Administrator

JAKARTA - Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui penyesuaian (inpassing) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).  Saat ini ada 148 jabatan fungsional tertentu (JFT) yang terbuka bagi PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program inpassing nasional.


Baca selengkapnya ...
Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Dipublikasikan 07-02-2017 | oleh Administrator

JAKARTA – Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca selengkapnya ...
Memilih PNS Teladan Tahun 2016

Memilih PNS Teladan Tahun 2016

Dipublikasikan 14-02-2017 | oleh Administrator

Muara Sabak, Sebanyak 69 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti tes seleksi PNS Teladan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca selengkapnya ...
Presiden Jokowi : Reformasi Total Manajemen ASN

Presiden Jokowi : Reformasi Total Manajemen ASN

Dipublikasikan 25-10-2016 | oleh Administrator

Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) secara total. Di era persaingan yang semakin keras seperti dewasa ini, perubahan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan.

Baca selengkapnya ...
rahasiasuksesjadipns.blogspot.co.id, Modus Penipuan Pengangkatan CPNS

rahasiasuksesjadipns.blogspot.co.id, Modus Penipuan Pengangkatan CPNS

Dipublikasikan 10-10-2016 | oleh Administrator

Jakarta – Humas BKN, Guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari modus penipuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semakin marak, Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu mengambil langkah cepat. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di ruang kerjanya, Jumat (7/10/2016).

Baca selengkapnya ...
Pemerintah Sediakan 7.684 Formasi untuk THL-TB

Pemerintah Sediakan 7.684 Formasi untuk THL-TB

Dipublikasikan 08-09-2016 | oleh Administrator

Jakarta – Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana berharap data usulan pelamar penyuluh pertanian dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) yang ada di seluruh Indonesia dapat disampaikan ke BKN. Hal ini dipergunakan sebagai bahan penyampaian pertimbangan teknis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk penetapan formasi secara lebih lengkap baik jumlah formasi maupun lokasinya. Dari total 20 ribu lebih THL-TB yang tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah menyetujui 7.684 formasi. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN saat memberi sambutan pada acara Penandatanganan nota kesepahaman atau memorendum of understanding (MoU) pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) penyuluh pertanian dari pelamar Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) di Audotoriuam F Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).

Baca selengkapnya ...
BKN – Kemendikbud Siapkan Penyerahan P3D Pengalihan PNS Guru & Tenaga Kependidikan

BKN – Kemendikbud Siapkan Penyerahan P3D Pengalihan PNS Guru & Tenaga Kependidikan

Dipublikasikan 25-10-2016 | oleh Administrator

Jakarta, Humas BKN Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru & Tenaga Kependidikan dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah melakukan Focused Group Discussion (FGD) untuk penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) tingkat pendidikan menengah (khusus personil) sebagai langkah proses dari pengalihan PNS guru dan tenaga kependidikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Baca selengkapnya ...
Mengenal Test CPNS dengan CAT

Mengenal Test CPNS dengan CAT

Dipublikasikan 29-08-2016 | oleh Administrator

JAKARTA - Seleksi penerimaan CPNS selalu menjadi berita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Namun, sudah tahukah anda bahwa tes CPNS kini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang tidak memungkinkan terjadinya kongkalingkong ?

Baca selengkapnya ...
Sekretaris BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memasuki Masa Purna Bakti

Sekretaris BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memasuki Masa Purna Bakti

Dipublikasikan 27-07-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Senin 25 Juli 2016 Bertempat di Aula BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Keluarga Besar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan acara pelepasan Sekretaris BKD yang memasuki masa purna bakti terhitung 01 Agustus 2016 berlangsung dengan penuh hikmat.

Baca selengkapnya ...
Sekretaris Daerah Membuka Secara Resmi Diklat Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sekretaris Daerah Membuka Secara Resmi Diklat Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Dipublikasikan 24-05-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Pelaksanaan Diklat Teknis Standar Akuntasi Pemerintaan Berbasis Akrual yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan, sebagaiamana laporan yang disampaikan oleh Kepala BKD Drs. Pertadi Kusuma, MH adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan bagi pejabat penatausahaan keuangan dalam melaksanakan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca selengkapnya ...
Pensiunan PNS Hingga Pejabat Negara Akan Terima Gaji ke 13 dan THR

Pensiunan PNS Hingga Pejabat Negara Akan Terima Gaji ke 13 dan THR

Dipublikasikan 18-05-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016.

Baca selengkapnya ...
Penyuluhan UU ASN dan Peraturan Per- UU Bidang Kepegawaian

Penyuluhan UU ASN dan Peraturan Per- UU Bidang Kepegawaian

Dipublikasikan 17-05-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkesempatan memenuhi Undangan dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 43/UND/PMK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Undangan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian.

Baca selengkapnya ...
Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS

Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS

Dipublikasikan 17-05-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Di tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengangkat sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) orang calon PNS menjadi PNS dari formasi tenaga honorer kategori II dan 6 (enam) orang dari formasi khusus tenaga dokter.


Baca selengkapnya ...
Gaji ke-13 dan THR PNS Diatur Dengan PP

Gaji ke-13 dan THR PNS Diatur Dengan PP

Dipublikasikan 16-05-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas.

Baca selengkapnya ...
Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian RPP Manajemen ASN

Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian RPP Manajemen ASN

Dipublikasikan 09-05-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Pelaksanaan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum bisa optimal, karena ada dua peraturan pelaksanaannya belum terbit. Kedua peraturan dimaksud yakni PP tentang Manajemen PNS dan PP mengenai Manajemen PPPK.Untuk mendorong penyelesaian dan penetapan peraturan pelaksana UU ASN, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)  memandang perlu melibatkan diri dalam penyusunan RPP tersebut.

Baca selengkapnya ...
Menimba Ilmu di Bumi Gogo Rancah Pada Kegiatan Tinjauan Lapangan Pembekalan Masa Persiapan Pensiun Tahun 2016.

Menimba Ilmu di Bumi Gogo Rancah Pada Kegiatan Tinjauan Lapangan Pembekalan Masa Persiapan Pensiun Tahun 2016.

Dipublikasikan 25-04-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung TImur kembali melaksanankan kegiatan Pembekalan Masa Persiapan Pensiun tahun 2016 ini. Kegiatan lapangan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta pembekalan masa persiapan pensiun. Peserta melaksanakan kegiatan inclass yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 di Muara Sabak. Pada kegiatan kelas ini narasumber yang memberikan materi dari bank Bukopin dan PT Taspen. Setelah memperoleh materi dari kedua institusi tersebut, peserta diajak untuk melaksanakan tinjauan lapangan dan daerah yang menjadi destinasi oleh panitia adalah pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Baca selengkapnya ...
Rakor Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Rakor Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Dipublikasikan 17-05-2016 | oleh Administrator

Muara Sabak, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan para kasubbag kepegawaian dari masing-masing SKPD. Agenda rakor ini merupakan agenda tetap yang dilakukan tiap tahun anggaran oleh BKD.

Baca selengkapnya ...
Pahami Rasionalisasi Pegawai Secara Rasional

Pahami Rasionalisasi Pegawai Secara Rasional

Dipublikasikan 21-03-2016 | oleh Administrator

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi pegawai secara rasional, bukan emosional.

Baca selengkapnya ...
Tujuh Pendidikan Ikatan Dinas Buka Pendaftaran

Tujuh Pendidikan Ikatan Dinas Buka Pendaftaran

Dipublikasikan 15-03-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Kabar gembira bagi putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat. Tahun 2016 ini, pemerintah membuka kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi menjadi siswa/taruna pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID).

Baca selengkapnya ...
Waspada Bualan Penerimaan CPNS 2016, Jangan Lagi Ada Korban

Waspada Bualan Penerimaan CPNS 2016, Jangan Lagi Ada Korban

Dipublikasikan 14-03-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan soal penerimaan CPNS tahun 2016. Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai rumor yang beredar di sejumlah media agar tidak menjadi korban penipuan.

Baca selengkapnya ...
Belanja Pegawai Dominan, Daerah Tidak Boleh Tambah CPNS

Belanja Pegawai Dominan, Daerah Tidak Boleh Tambah CPNS

Dipublikasikan 14-03-2016 | oleh Administrator

JAKARTA - Pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, tidak boleh merekrut pegawai negeri sipil baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan menyetujui pengajuan tambahan PNS.

Baca selengkapnya ...
Awali Rasionalisasi PNS, Sekda Diminta Lakukan Audit Organisasi

Awali Rasionalisasi PNS, Sekda Diminta Lakukan Audit Organisasi

Dipublikasikan 14-03-2016 | oleh Administrator

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh Sekretaris Daerah di Indonesia untuk melakukan audit organisasi di instansi daerahnya masing-masing. Audit ini sebagai langkah awal kebijakan rasionalisasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai negeri Sipil (PNS), dan akan berujung pada pengurangan anggaran belanja pegawai.

Baca selengkapnya ...
Kepala BKN Ajak BKD Buat ‘Kegaduhan’ untuk Wujudkan Manajemen ASN Lebih Profesional

Kepala BKN Ajak BKD Buat ‘Kegaduhan’ untuk Wujudkan Manajemen ASN Lebih Profesional

Dipublikasikan 01-03-2016 | oleh Administrator

Jakarta-Humas BKN, Pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia diharapkan mampu melakukan extraordinary action terkait masalah kepegawaian. Salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dari yang sebelumnya hanya dalam bentuk konvensional administrasi semata. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menerima kunjungan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu (24/2/2016). Lebih lanjut Kepala BKN menjelaskan bahwa pengelola kepegawaian selain mempunyai tantangan dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai, eksistensi pengelola kepegawaian juga menjadi satu hal yang perlu diperjuangkan.

Baca selengkapnya ...
Pemerintah Ingatkan Honorer K2 Waspadai Calo

Pemerintah Ingatkan Honorer K2 Waspadai Calo

Dipublikasikan 18-02-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

Baca selengkapnya ...
Pemerintah Sudah Angkat Satu Juta Lebih Honorer Menjadi CPNS

Pemerintah Sudah Angkat Satu Juta Lebih Honorer Menjadi CPNS

Dipublikasikan 18-02-2016 | oleh Administrator

SURABAYA - Pemerintah tidak abai terhadap nasib para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Faktanya jika merujuk kembali perjalanan sejak 2004 hingga 2015, sudah sebanyak 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2006.

Baca selengkapnya ...
Rekrutmen ASN Harus disesuaikan Dengan Prioritas Pembangunan

Rekrutmen ASN Harus disesuaikan Dengan Prioritas Pembangunan

Dipublikasikan 17-02-2016 | oleh Administrator

Jakata-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan ke depan proses rekrutmen atau pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang sedang berjalan. Pun demikian dengan moratorium. Kebijakan menghentikan sementara proses rekrutmen ASN jangan sampai menghambat realisasi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat membuka pelaksanaan Diklat Teknis Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ASN dan Diklat Pengembangan Kompetensi ASN, Senin (15/2/2015) di Pusat Pengembangan ASN, Ciawi, Jawa Barat.

Baca selengkapnya ...
Pakaian Dinas ASN

Pakaian Dinas ASN

Dipublikasikan 17-02-2016 | oleh Administrator

JAKARTA – Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sempat dibatalkan di era Pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid. Selain itu, pemerintah akan mengaktifkan kembali pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 17 setiap bulan.

Baca selengkapnya ...
e-PUPNS, Langkah Awal Pengkonversian Data

e-PUPNS, Langkah Awal Pengkonversian Data

Dipublikasikan 01-02-2016 | oleh Administrator

Proses rekrutmen CPNS saat ini telah menggunakan sistem komputerisasi melalui Computer Assisted Test, sehingga tidak lagi melalui proses manual yang lebih banyak resikonya. Dengan pemanfaatan teknologi ini diharapakan memberikan rasa keprcayaaan, kepuasan dan transparansi sekaligus menghilangkan anggapan miring ataupun ketidakpercayaan, kepuasan dan transparansi sekaligus menghilangkan anggapan miring ataupun ketidakpercayaan masyarakat terkait  proses rekrutmen CPNS. Bagi BKN, proses rekrutment CPNS yang objektif dan transparan ini bukan menjadi titik final kinerja dan kepuasan instansi. Program panjang untuk menghasilkan dan mengelola manajemen PNS yang profesional dan akuntabel akan terus dilakukan.

Baca selengkapnya ...
Mengapa e-PUPNS

Mengapa e-PUPNS

Dipublikasikan 19-10-2015 | oleh Administrator

Dengan kesadaran akan kebutuhan data kepegawaian yang tepat guna menjawab keperluan reformasi birokrasi sebagaimana tuntutan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dibutuhkan aksi untuk melahirkan kebijakan dalam melakukan pembaharuan data mengingat pendataan PNS yang ada belum bekerja secara maksimal.

Baca selengkapnya ...
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2015

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2015

Dipublikasikan 06-07-2015 | oleh Administrator

Setelah pelaksanaan Pendataan Ulang PNS 2003 (PUPNS 2003), sekaligus menata ulang database PNS dan membangun kepedulian PNS terhadap database dirinya masing-masing, pada tahun 2015 ini Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS 2015).


Baca selengkapnya ...
Menteri Yuddy : ASN Harus Menjadi Agen Perubahan

Menteri Yuddy : ASN Harus Menjadi Agen Perubahan

Dipublikasikan 15-05-2015 | oleh Administrator

MAKASSAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari Walikota sampai lurah untuk selalu turun dan melihat langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan melakukan dialog. Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan, dan tetap menjadi perekat NKRI.

Baca selengkapnya ...
Menpan RB: Dengan UU Administrasi Pemerintah, Kebijakan Tak Mudah Dikriminalisasi

Menpan RB: Dengan UU Administrasi Pemerintah, Kebijakan Tak Mudah Dikriminalisasi

Dipublikasikan 15-05-2015 | oleh Administrator

Metrotvnews.com, Batam Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan segera mengesahkan Undang-Undang No. 30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem). Dengan dibuatnya UU Adpem, ke depannya suatu kebijakan penyelenggara negara tidak bisa dikriminalisasikan lagi.

Baca selengkapnya ...
128 Honorer K2 dan 7 Dokter Terima NIP

128 Honorer K2 dan 7 Dokter Terima NIP

Dipublikasikan 13-03-2015 | oleh Administrator

Muarasabak—Sebanyak 128 Formasi Honorer Kategori II dan 7 formasi khusus Dokter Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim),  menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Tanjabtim, H. Zumi Zola Zuilkifli, STP, MA di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjabtim, Kamis (5/3).

Baca selengkapnya ...