• Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tanjung Jabung Timur Formasi Tahun 2019 Dapat Dilihat Pada Kolom Pengumuman Website Ini   |
  • Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3.804 orang   |
17-05-2016, oleh Administrator
Penyuluhan UU ASN dan Peraturan Per- UU Bidang Kepegawaian

Muara Sabak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkesempatan memenuhi Undangan dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 43/UND/PMK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Undangan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian.

Dalam perjalanan penataan birokrasi di Pemerintahan, banyak sekali permasalahan yang dihadapi terutama dalam mengontrol prilaku aparatur birokrasi pemerintahan dalam hal ini adalah PNS. Prilaku dari aparatur ini memaksa pemerintah untuk dapat membuat regulasi tentang bagaimana seorang PNS dapat bekerja dan

Pemerintah dalam membuat regulasi untuk PNS telah membuat produk hukum tentang disiplin PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas dari PNS itu sendiri sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat berjalan

Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan penyuluhan tentang Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang dengan peserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Se- Wilayah kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menghadiri adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Pembinaan Aparatur. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut terdiri dari :

  1. Tinjauan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait pembinaan Pegawai

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pembinaan disiplin pegawai menjadi penting untuk terus dilaksanakan implementasinya. Didalam Undang-undang ASN yang mengatur tentang jenis, status kedudukan pegawai , fungsi, tugas dan peran pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin mulai tingkat hukuman ringan, sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.

Selain hal tersebut diatur pula menyangkut kewajiban dan larangan bagi setiap PNS dan ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya didalam melakukan pembinaan disiplin PNS dilakukan secara berjenjang dari tingkatan yang paling rendah sampai dengan pejabat tertinggi yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam penjatuhan hukuman disiplin juga harus mengikuti ketentuan dan prosedur pemrosesannya baik itu mulai dari proses pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan juga penyampaian keputusan hukuman disiplin yang dilakukan.

 

  1. Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan distribusi kepegawaian ini bertujuan untuk membangun efektifitas pemerintahan berbasis pada urusan. Adapun urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah adalah :

  1. Bidang Pendidikan Menengah
  2. Bidang Pengelolaan terminal penumpang Tipe A dan B
  3. Bidang rehabilitasi,perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan
  4. Bidang metrologi legal
  5. Bidang penyuluh / petugas lapangan KB
  6. Bidang penyuluh perikanan nasional
  7. Bidang Pengelolaan tenaga pengawas ketenaga kerjaan
  8. Bidang urusan pemerintahan umum
  9. Bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

 

 

Sumber : Kabid Pembinaan Aparatur BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Ditulis oleh  : Ngadinah, SH